Kasus suap daging sapi impor yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq alias LHI membuat para pendiri murka. Mereka mendesak agar partai berlebel dakwah itu segera dibubarkan.
Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi dan Mashadi hanya bisa mengucapkan innalillahiwainnailaihirojiun. Keduanya mendesak agar PKS sebaiknya dibubarkan.
Karena menurut Yusuf, dosa dari korupsi yang saat ini sedang menerjang PKS sangat sakit. Kata dia, jika mengutip ajaran Islam, kalau orang yang korupsi akan dilaknat. “Kalau korupsi ya bahasanya pencuri, itu dipotong tangannya. Kalau yang suap dilaknat dari ubun-ubun sampai mata kakinya,” ujarnya kepada wartawan saat menjadi pembicara diskusi di Cikini, Jakpus, Minggu (3/2).
Karena menurut Yusuf, dosa dari korupsi yang saat ini sedang menerjang PKS sangat sakit. Kata dia, jika mengutip ajaran Islam, kalau orang yang korupsi akan dilaknat. “Kalau korupsi ya bahasanya pencuri, itu dipotong tangannya. Kalau yang suap dilaknat dari ubun-ubun sampai mata kakinya,” ujarnya kepada wartawan saat menjadi pembicara diskusi di Cikini, Jakpus, Minggu (3/2).
Ia juga melarang kepada seluruh kader agar melakukan tobat nasional seperti yang diintruksikan Anis Matta saat memberikan orasi politik setelah diplot menjadi Presiden PKS menggantikan LHI. “Sebab yang melakukan kesalahan dan dosa ada di para pemimpin. Semua kader kenapa harus tobat yang salah pemimpin jadi harusnya mereka yang tobat untuk mengaku kesalahan,” ungkap Yusuf.
Ia mengenang, saat dirinya mendirikan PKS sudah jelas kalau partai tersebut adalah parpol dakwah dan tidak diubah menjadi partai terbuka. Jika ingin menyelamatkan partai kata dia, PKS harus memecat Anis Matta, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin serta mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. “Mereka ini tiga sejoli. Saya sudah tulis 60-80 halaman mengenai 8 kejahatan PKS,” ancamnya.
Hal senada diucapkan Mashadi. Ia mendesak agar elit PKS seperti Anis Matta dan Hilmi segera melakukan sumpah pocong. “Kasus suap yang menimpa PKS merupakan kehancuran total. Bukan hanya itu kami juga harus menanggung beban sejarah akibat dari tindakan yang mereka lakukan dan ini tidak bisa dihapus satu atau dua generasi,” keluhnya saat dihubungi, kemarin.
Mashadi menyarankan sebaiknya para elit PKS segera melakukan deklarasi pembubaran partai. “Bagaimana sebuah gerakan dakwah yang mereka lakukan dengan itikad politik dan hasilnya tidak jadi teladan bagi umat Islam. Seharusnya PKS memberikan teladan yang baik bukan justru sebaliknya,” tuturnya.
Sumpah pocong menurut aktivis anti korupsi Jusuf Rizal adalah untuk membuktikan tudingan Anis Matta terkait penangkapan LHI adalah konspirasi dan membangunkan macan tidur. “Jika elit PKS yakin partainya tidak korup, kami mendesak mereka melakukan sumpah pocong agar rakyat yakin PKS masih menjadi partai yang lurus. Sumpah pocong bisa menjadi pembelaan diri untuk PKS,” tegas Presiden Lira ini seperti dikutip Rakyat Merdeka Online (Group Nonstop).
Dihubungi terpisah, Pengamat Politik UI Profesor Iberamsjah menilai PKS telah salah dalam menentukan Presiden barunya. Harusnya, PKS memilih nama Hidayat Nur Wahid (HNW) dan bukan Anis Matta. Kenapa Anis? “Hidayat lebih bersih dari Anis. Nama Anis sering disebut terkait kasus dugaan korupsi yang melilit politisi PAN Wa Ode,” sindirnya.
Saat ditanya apakah perlu dilakukan sumpah pocong? “Dalam politik tidak ada istilah sumpah pocong. Anis menyebut konspirasi karena PKS tersudut. Mereka dosa kepada rakyat, sehingga perlu mencari kambing hitam dengan menyebut konspirasi,” terang guru besar ilmu politik UI.
Menurut dia, harga daging di Indonesia yang mencapai Rp 100 ribu per killo diduga karena ada praktek korupsi. Di Singapura dan Malaysia tidak lebih dari Rp 50 ribu per killo. “Ini dosanya PKS, sumpah pocong sendiri nilainya sama dengan Anas minta digantung di Monas tidak ada artinya. Soal intruksi tobat nasional itu sama saja PKS mengakui dosa-dosanya,” tambah Iberamsjah.
Bendera Disobek, PKS Dihujat
Kasus suap sapi impor menjadi tsunami politik untuk PKS. Partai yang dihuni para santri dan ustadz ini terus dihujat dan dicibir. Di media jejaring sosial, partai PKS diplesetkan menjadi ‘Partai Korupsi Sapi’. Bahkan di Mataram, bendera PKS dirobek seorang wanita tidak dikenal.
Sebelumnya, papan nama DPC PKS Ganuk, Semarang dicoret menjadi tulisan ‘SAPI’. Sedangkan di Yogyakarta terpasang spanduk provokatif yang bertuliskan “Daging sapi naik biangnya: Partai Korupsi Sapi.
Hujatan dan cacian terhadap PKS membuat gerah para kader. Ketua DPP PKS, Sohibul Iman, mengatakan dugaan suap yang ditimpakan pada LHI belum terbukti. LHI menurutnya, tidak pula layak disebut sebagai biang permasalahan daging sapi secara nasional.
Apapun, Iman menghormati hak masyarakat untuk membuat penilaian. Ia mengatakan para kader di daerah pun tidak terpengaruh dengan sebutan-sebutan provokatif itu. “PKS akan lebih melakukan konsolidasi internal dan menyolidkan barisan kader ketimbang menanggapi penilaian negatif publik,” keluhnya.
Sedangkan pernyataan sang presiden baru PKS, Anis Matta, tentang konspirasi terhadap partai, menurut Iman lebih ditujukan untuk menyolidkan organisasi dan sumber daya PKS di seluruh Indonesia. Meski ia mengakui ucapan Anis itu terkesan sedang mencari-cari kesalahan pihak luar, Iman meyakini pernyataan itu diucapkan agar kader partai tetap fokus. “Energi kami tidak akan habis untuk mencari-cari biang konspirasi. Kami lebih berpikir ke depan, konsolidasi untuk bangkit. Kami serahkan semua proses hukum kepada KPK,” tukasnya.
Tidak mau menjadi bola liar, Presiden PKS Anis Matta melarang seluruh kader dan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terutama anggota DPR dari PKS agar tidak bicara ke media massa terkait kasus hukum yang menimpa eks Presiden PKS Lufthi Hasan Ishaaq.
Anis juga mengeluarkan surat instruksi No: 01/INS/DPP-PKS/III/1434 menegaskan surat itu dalam rangka menyatukan langkah dan merespon keadaan yang ada. Adapun isi dari intruski tersebut, pertama, kepada seluruh pengurus dan pejabat publik PKS untuk tidak membuat pernyataan dan menjawab pertanyaan media massa atau pun bentuk lain terkait dengan kasus hukum ustadz Luthfi Hasan Ishaaq.
Kedua, Seluruh pernyataan yang terkait dengan kasus hukum di atas diserahkan kepada tim pengacara beliau. Ketiga, seluruh keterangan dan informasi terkait kasus hukum ust LHI hanya disampaikan melalui jalur resmi struktural. Keempat, kepada seluruh kader ditegaskan bahwa PKS tetap berkomitmen untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan asas praduga tak bersalah serta menolak segala bentuk kedzaliman.
